Hubungi kami melalui [email shielded] ======================= Jurnal Intelijen is non-public mass media that's publshed deeply news angle and lots of of reports might be completed with situation, foresight, prediction, and suggestion that is proposed by Editor to quite a few stake holders must do. Using 'clever" is suggest sensible and proper is going to manual our journalist produce information will probably be done go over either side and correctly like chosing information maker. Apart from that, this mass media will not connect with Intelligence company in Indonesia and abroad. We've been inviting visitors, stakeholders and an Trader from Indonesia and overseas to generate cooperation with us for instance in indepht reporting, news cooperation and Other people. For those who want, tend not to wait to Call us at our an e mail handle: [electronic mail shielded] verba volant, scripta manent Salam

Era pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

DENPASAR – Dalam dunia pengintaian atau penyusupan, dahulu kita mengenal istilah “Telik Sandi”. Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia dan dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan, di mana Telik Sandi adalah sebutan untuk mata-mata kerajaan yang bertugas mengawasi kerajaan-kerajaan lain.

Badan Istimewa, yang dipimpin oleh Kolonel situs web Zulkifli Lubis, didirikan pada September 1945 untuk memenuhi tujuan tersebut. Namun, situasi geopolitik yang belum stabil dan cakupan geografis yang luas membuat tugas intelijen sulit dilaksanakan secara efektif.

” (an intelligence agent who only can frighten the general public by displaying their identities) nevertheless attached to our intelligence brokers should transform.

It lacked, nonetheless, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil society, the draft submitted for dialogue in parliament might have the identical legitimacy as intelligence corporations and functions undertaken beneath authoritarian rule.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

. At every single degree of civilian governing administration, There exists a navy factor included in a forum known as the Musyawarah Pimpinan Daerah

Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[14]

). Legislation No. seventeen of 2013 on Societal Corporations isn't going to give detailed demands over the organizational composition. It only regulates that The chief of societal companies shall be selected based upon consensus and deliberation and shall include least one particular chairperson, one secretary, and just one treasurer. (post 29). The Regulation would not provide additional on the several amounts of Group.

“Along with the enactment of the Regulation, the authority with the minister, head of establishment, or Regional Governing administration which has been stipulated during the legislation to implement or sort legal guidelines and rules

UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.